Lapas Tembilahan Hadiri Sosialisasi Penguatan Peran Itjen Membangun Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Tahun 2024 Secara Virtual

Tembilahan - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan mengikuti Sosialisasi Penguatan Peran Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) secara virtual, Selasa (27/02/2024). Bertempat di Ruang Pembangunan Zona Integritas Lapas Tembilahan, tampak hadir Ketua Pembangunan ZI Lapas Tembilahan, Ricky Boy, bersama para Ketua Pokja hingga seluruh Anggota Pokja.

Inspektur Jenderal Kemenkumham RI, Razilu, menjelaskan bahwasannya tentang pentingnya untuk memahami bahwa mencapai predikat WBK dan WBBM bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan berkelanjutan.

"Penting bagi kita semua untuk memahami bahwa mencapai predikat WBK dan WBBM bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan berkelanjutan. Melalui sosialisasi ini, kita diundang untuk bersama-sama memahami nilai-nilai integritas, transparansi, dan pelayanan publik yang tinggi, " jelasnya.

Razilu menambahkan bahwasannya perlunya perubahan perilaku dan budaya organisasi yang mendorong untuk tidak adanya ruang bagi tindakan koruptif.

"Dalam membangun zona integritas, mari kita bersama-sama mendorong perubahan perilaku dan budaya organisasi. Setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap keputusan yang diambil dengan integritas, membawa kita lebih dekat menuju transformasi organisasi yang kita idamkan, " pungkasnya.

"Saat kita mengurangi ruang bagi korupsi, meningkatkan akuntabilitas, dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, kita tidak hanya membangun zona integritas, tetapi juga mengukir prestasi sebagai WBK dan WBBM, " tutupnya.

Tampak para Inspektur Wilayah bertindak selaku Narasumber bagi masing-masing Kelompok Kerja (pokja). Inspektur Wilayah I (satu) bertindak selaku Narasumber bagi Pokja I hingga Inspektur Wilayah VI (enam) bertindak selaku Narasumber bagi Pokja VI. Kegiatan berlangsung secara hybrid dan diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah hingga Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia.